Mitos pertama tentang kapitalisme yang disampaikan oleh Ha-Joon Chang dalam bukunya 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism adalah gagasan tentang pasar bebas (free market). Mitos itu menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah tidak boleh mendikte apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka yang terlibat transaksi di pasar agar perekonomian dalam berjalan secara efisien. Dalam bahasa Milton Friedman, sebagaimana dikutip oleh Bruce R. Scott (Scott, 2011), karena ancaman paling utama terhadap kebebasan adalah kekuasaan untuk memaksa, maka dengan membebaskan pengorganisasian aktivitas ekonomi dari kontrol otoritas politik, pasar akan dapat menghilangkan sumber kekuasaan yang memaksa itu. Chang menyebutnya mitos karena pasar bebas sebenarnya tidak pernah ada. Setiap pasar pasti memiliki aturan dan batasan-batasan yang menghalangi kebebasan untuk memilih. Aturan dan batasan itu lahir dari ranah politik. Bagi Chang, upaya untuk memahami kapitalisme harus diawali dari kesadaran tentang mitos itu (Chang, 2010).

Apa yang disampaikan oleh Chang tentang mitos bahwa pasar seharusnya bebas merupakan salah satu poin yang ingin dijelaskan oleh Scott (2011) dalam bukunya Capitalism, Its Origin and Evolution as a System of Governance. Gagasan Scott tentang kapitalisme merupakan koreksi terhadap pendapat Friedman dan para pendukung teori kapitalisme berbasis-pasar. Menurutnya, Friedman gagal melihat kemungkinan bahwa kekuasaan dalam ranah ekonomi dapat mengancam kebebasan individu. Mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi yang besar dapat mempengaruhi pasar misalnya dengan cara melobi aktor politik. Selain itu, karena terlalu menakankan pada mekanisme kordinasi para aktor yang didasarkan pada mekanisme harga atau kerja sama sukarela, konsepsi Friedman tentang kapitalisme luput memahami bahwa sesungguhnya interaksi dan perilaku para aktor itu tidak hanya terjadi dan terbentuk melalui mekanisme harga (pricing mechanism) tapi juga melalui strategi perusahaan dan sejumlah institusi. Institusi-institusi itu, yaitu aparatus administratif, tidak lain lahir dari proses politik.

Kapitalisme, menurut Scott, adalah sebuah sistem governance tak langsung. Disebut tak langsung karena aktor-aktor ekonomi diatur oleh hukum dan aturan yang mengondisikan perilaku-perilaku yang dapat diterima. Klaim utamanya adalah bahwa tangan terlihat (visible hand) para aktor dalam pemerintahan mempunyai peranan sangat penting dalam menghasilkan dan mengelola institusi-institusi yang pada gilirannya akan membentuk pasar, yaitu tempat di mana tangan tak terlihat (invisible hand) dari mekanisme harga itu bekerja (Scott, 2011, hal. 37). Apa yang dimaksud dengan Friedman sebagai kapitalisme kompetitif, yaitu ketika mekanisme kordinasi terjadi melalui mekanisme harga dan kepercayaan interpersonal, menurut Scott, sesungguhnya bukan kapitalisme, melainkan sebuah ekonomi informal belaka. Kapitalisme dalam pengertian Scott juga berbeda dengan pengorganisasian sistem ekonomi yang bersifat langsung (direct system) yang mekanisme kordinasinya terjadi melalui perencanaan terpusat oleh birokrasi negara.

Sistem governance dalam kapitalisme, menurut Scott, terjadi dalam tiga level. Scott menganalogikan sistem governance tiga level yang ada dalam kapitalisme dengan yang ada dalam olahraga yang terorganisasi. Level pertama adalah permainan itu sendiri, tempat di mana para atlet berkompetisi satu sama lain, baik sebagai tim maupun individu. Dalam konteks kapitalisme, para atlet itu adalah perusahaan atau aktor individual yang berupaya mencari keuntungan atau mengamankan modal mereka dengan melayani konsumen. Aturan-aturan kompetisi yang membatasi para atlet dibuat dan dijalankan oleh pengelola (official regulator) menempati level kedua. Mereka bertugas, misalnya, menjadwal pertandingan, memonitor pertandingan, dan tindakan lainnya yang bertujuan memastikan kompetisi berjalan dengan adil. Dalam kapitalisme, yang berada di level kedua adalah institusi-institusi yang disediakan oleh otoritas politik, termasuk di dalamnya infrastruktur sosial dan ekonomi atau para individu dan organisasi yang mengelola aturan yang membentuk perilaku aktor ekonomi. Institusi-institusi yang menjadi dasar bagi kompetisi itu dibuat dan dilegitimasi oleh sebuah organisasi yang berada di level pertama, contohnya adalah PSSI atau FIFA. Dalam kapitalisme, yang berada di level pertama adalah otoritas politik, yaitu biasanya terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Premis utama dari konsepsi Scott tentang kapitalisme adalah bahwa kapitalisme tidak sesederhana sebuah sistem ekonomi yang dikordinasikan oleh tangan tak terlihat (invisible hand) dalam pasar, tetapi dia merupakan sistem governance yang membutuhkan artikulasi visi politik yang akan membimbing kerangka desain pasar dalam pencapaian tujuan-tujuan kepentingan masyarakat. Selain itu, dia juga membutuhkan mobilisasi kekuasaan politik guna melegitimasi visi itu, mengimplementasikan kerangka desain tersebut untuk membentuk pasar, mengawasi perilaku para aktor ekonomi untuk menjamin pelaksanaan aturan, dan memodifikasi kerangka kelembagaan jika diperlukan (Scott, 2011, hal. 49). Sebagai konsekuensinya, otoritas politik dalam kapitalisme memiliki dua peran penting, yaitu sebagai administrator sekaligus inovator. Sebagai administrator, dia memiliki tugas untuk mengelola sistem yang ada dengan cara mengawasi dan memaksakan aturan-aturannya. Sebagai innovator, dia harus mampu mengidentifikasi perubahan-perubahan kondisi agar dapat memodifikasi kerangka aturan dan hukum sesuai dengan perubahan itu. Dalam kerangka sebagai innovator, dia juga harus memobiliasasi kekuasaan politik agar dapat meligitimasi modifikasi tersebut.

Dengan demikian, dalam sebuah masyarakat kapitalis, sistem ekonomi dan sistem politik terhubung satu sama lain, dan saling mempengaruhi. Hasil dari pasar politik akan mempengaruhi pasar ekonomi lewat hukum yang dibuat oleh legislatif maupun eksekutif, dan pada gilirannya, akan mempengaruhi pula hasil dari pasar ekonomi itu. Dalam masyarakat kapitalis, legislatif memiliki peran yang strategis, yaitu member ruang bagi para aktor politik yang berbeda untuk mengkompromikan, setidaknya dalam teori, berbagai kepentingan yang berbeda dalam rangka mencapai kepentingan bersama. Dalam kenyataannya, hal ini tidak selalu terjadi. Dalam realitas sebuah masyarakat kapitalis, pasar ekonomi tidak selalu merefleksikan kepentingan masyarakat, kecuali jika pasar politik melakukannya. Artinya, kekuasaan yang besar dalam pasar ekonomi dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses politik yang menghasilkan hukum yang mengatur pasar ekonomi sehingga pasar politik gagal memenuhi kewajibannya memenuhi kepentingan publik. Kesimpulannya, mengutip Chang, jika ada orang yang menolak regulasi ekonomi tertentu, maka sebenarnya hal itu tidak lain merupakan posisi politiknya (Chang, 2010).[]

Bibliography
Chang, H.-J. (2010). 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism. London: Penguin Books.
Scott, B. R. (2011). Capitalism, Its Origin and Evolution as a System of Governance. New York: Springer.