Judul                 : Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam

Penulis              : Dr. Abdelwahab El-Affendi

Penerbit           : LkiS

Tahun                : 2001

Jumlah Hlmn : 101+viii

 

Sebagian besar sejarah Islam adalah sejarah para bajingan yang mengklaim berkuasa atas nama Tuhan

[Abdelwahab El-Affendi]

 

Kutipan bernada provoatif di atas saya anggap cukup mewakili inti sekaligus yang digelisahkan oleh ilmuwan sekaligus diplomat Sudan itu. Kegelisahan El-Affendi adalah kegelisahan muslim modern yang mencoba melacak kembali narasi agung bernama Negara Islam dengan suluh ide negara Barat modern. Berbeda dengan Ali Abd Ar-Raziq yang membangun gagasannya berdasarkan kajian terhadap al-Qur’an, El-Affendi lebih memilih menafsirkan-kembali praktik politik muslim sejak Khulafa Al-Rasyidin hingga Ikhawanul Muslimin dan Khomeini.

Kelemahan Teori Klasik

Sebenarnya El-Affendi cukup optimistis dengan teori politik Islam klasik yang menetapkan idealitas yang harus dicapai umat Islam. Namun, justru idealitas itulah yang merupakan jantung persoalan dari teori politik Islam klasik. Teori itu menetapkan idealitas yang tidak mungkin dicapai: pemimpin haruslah orang yang paling saleh dan yang paling memahami agama dengan baik. Teori itu memimpikan pemimpin yang mewarisi kesalehan dan pengetahuan setingkat di bawah Nabi SAW atau Sahabatnya yang empat itu.

Sejarah institusi politik islam pasca-Ali menunjukkan bahwa pemimpin yang diimpikan oleh teori itu sulit dicari. Akibatnya, yang lahir kemudian adalah pembenaran atau toleransi terhadap pemimpin walaupun menyimpang sepanjang secara formal dia mendukung pemberlakuan hukum Islam. Toleransi itu sendiri lahir karena trauma akan perebutan kekuasaan yang menggunakan kekerasan seperti pada terbunuhnya Usman dan Ali. Teori klasik mentoleransi pemimpin yang despotik dan otoritarian atas nama harmoni dan menghindari konflik dengan kekerasan.

Menurut El-Affendi, teori klasik terlalu memfokuskan kajiannya pada kriteria pemimpin yang ideal yang berkonotasi religius, tetapi lupa bahwa pemimpin juga manusia biasa yang mungkin tergoda untuk melakukan abuse of power. Di sinilah, penulis buku Turabi’s Revolution: Islam and Power in Sudan itu memanfaatkan keunggulan teori politik Barat modern: institusi. Teori klasik, ujar El-Affendi, cenderung kurang memberi perhatian pada “katup pengaman” bagi kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh pemimpin.

Teori politik Barat modern menyediakan mekanisme check and balances lewat pembagian/pemisahan kekuasaan di antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Para teoritisi muslim klasik menyatakan bahwa pemimpin dibolehkan untuk mengabaikan masukan/kritik yang ditujukan padanya. Bahkan al-Mawardi menyatakan, penunjukan Abu Bakar terhadap Umar untuk menggantikannya sebagai bukti bahwa hal itu merupakan legitimasi yang sempurna bagi penguasa manapun memilih penerusnya (El-Affendi 2001: 36-37).

Cacat utama teori klasik itu, papar El-Affendi, kemudian diwarisi oleh aktivis Islam modern. Meskipun Negara Islam yang diimpikan al-Maududi bersifat Theo-demokrasi, namun ia masih terjebak pada pesona pemimpin yang saleh. Pandangan pendiri Jamaat Islami itu merupakan rekonsiliasi antara teori klasik dengan konsep Barat modern. Tetapi, kedaulatan rakyat yang ia tegaskan ditolak oleh kemungkinan khalifah menjadi diktator yang sesungguhnya (Ibid: 51).

Konsep dan praktik politik Republik Islam Syi’ah di Iran yang dipromosikan Khomeini mengalami cacat serupa. Seperti juga al-Maududi yang menghendaki Negara Islam totaliter yang saleh, Khomeini mengangankan peran sentral Negara Islam dalam kehidupan. Pada praktiknya, tidak pernah ada pemimpin sebagai personifikasi negara totaliter yang saleh itu yang merupakan ‘orang suci yang mendapat ilham ilahiah.’ Sekali lagi, ujar El-Affendi, praktik di Iran menegaskan ketidakmampuan teori klasik untuk menciptakan ‘perlindungan institusional’ terhadap kemungkinan penyimpangan oleh pemimpin.

Komunitas Politik Islam

Berbeda dengan teori klasik yang berangkat dari sekaligus berintikan idealitas pemimpin yang saleh, komunitas politik Islam yang diidealkan oleh El-Affendi berangkat dari pemahaman akan pentingnya kebebasan. Negara yang memaksakan moralitas sebagaimana yang dibayangkan oleh pada aktivis Islam modern, bagi dia, harus dibuang jauh-jauh. Penolakan aktvis muslim itu terhadap kebebasan cenderung mencari alternatifnya pada otoritarianisme. Sebaliknya, paksaan bagi El-Affendi, lebih sering digunakan untuk menyimpang daripada untuk menegakkan etika Islam.

Kebebasan individu yang dibayangkan olehnya adalah kebebasan untuk berpikir, bertindak, bersalah, bertobat dan akhirnya kembali pada ketaatan pada Tuhan. Masyarakat Islam yang saleh dan Negara Islam yang bersih lahir dari individu yang secara sukarela menyerahkan dirinya pada ajaran agama tanpa paksaan atau sanksi hukum dari negara. Kekuatan paksaan bersifat sekunder, yang utama adalah persatuan atas nama iman dan solidaritas timbal balik. Dalam pandangan El-Affendi, masyarakat sendirilah, lewat negosiasi yang demokratis, yang menetapkan penerapan ajaran agama dalam komunitasnya. Syariah ditaati hanya bila rakyat melakukannya secara sukarela dan tulus.

Prinsip penting dalam komunitas politik Islam yang ditawarkan El-Affendi adalah demokrasi. Dia menyatakan bahwa umat Islam harus pesimistis terhadap kualitas penguasa, dan sebagai gantinya dia menyarankan agar institusi politik yang dibuat harus berdasarkan kemungkinan paling pahit: penyelewengan para penguasa. Demokrasi (dalam definisi yang luas) menawarkan kemungkinan metode yang terbaik untuk menghindari kekecewaan terhadap penguasa dan memberikan jalan untuk memperbaiki sebab-sebab kekecewaan itu jika ia muncul (Ibid: 89).[]