Kapitalisme Sebagai Sistem Governance

No comments »

 

Mitos pertama tentang kapitalisme yang disampaikan oleh Ha-Joon Chang dalam bukunya 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism adalah gagasan tentang pasar bebas (free market). Mitos itu menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah tidak boleh mendikte apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka yang terlibat transaksi di pasar agar perekonomian dalam berjalan secara efisien. Dalam bahasa Milton Friedman, sebagaimana dikutip oleh Bruce R. Scott (Scott, 2011), karena ancaman paling utama terhadap kebebasan adalah kekuasaan untuk memaksa, maka dengan membebaskan pengorganisasian aktivitas ekonomi dari kontrol otoritas politik, pasar akan dapat menghilangkan sumber kekuasaan yang memaksa itu. Chang menyebutnya mitos karena pasar bebas sebenarnya tidak pernah ada. Setiap pasar pasti memiliki aturan dan batasan-batasan yang menghalangi kebebasan untuk memilih. Aturan dan batasan itu lahir dari ranah politik. Bagi Chang, upaya untuk memahami kapitalisme harus diawali dari kesadaran tentang mitos itu (Chang, 2010).

Apa yang disampaikan oleh Chang tentang mitos bahwa pasar seharusnya bebas merupakan salah satu poin yang ingin dijelaskan oleh Scott (2011) dalam bukunya Capitalism, Its Origin and Evolution as a System of Governance. Gagasan Scott tentang kapitalisme merupakan koreksi terhadap pendapat Friedman dan para pendukung teori kapitalisme berbasis-pasar. Menurutnya, Friedman gagal melihat kemungkinan bahwa kekuasaan dalam ranah ekonomi dapat mengancam kebebasan individu. Mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi yang besar dapat mempengaruhi pasar misalnya dengan cara melobi aktor politik. Selain itu, karena terlalu menakankan pada mekanisme kordinasi para aktor yang didasarkan pada mekanisme harga atau kerja sama sukarela, konsepsi Friedman tentang kapitalisme luput memahami bahwa sesungguhnya interaksi dan perilaku para aktor itu tidak hanya terjadi dan terbentuk melalui mekanisme harga (pricing mechanism) tapi juga melalui strategi perusahaan dan sejumlah institusi. Institusi-institusi itu, yaitu aparatus administratif, tidak lain lahir dari proses politik.

Kapitalisme, menurut Scott, adalah sebuah sistem governance tak langsung. Disebut tak langsung karena aktor-aktor ekonomi diatur oleh hukum dan aturan yang mengondisikan perilaku-perilaku yang dapat diterima. Klaim utamanya adalah bahwa tangan terlihat (visible hand) para aktor dalam pemerintahan mempunyai peranan sangat penting dalam menghasilkan dan mengelola institusi-institusi yang pada gilirannya akan membentuk pasar, yaitu tempat di mana tangan tak terlihat (invisible hand) dari mekanisme harga itu bekerja (Scott, 2011, hal. 37). Apa yang dimaksud dengan Friedman sebagai kapitalisme kompetitif, yaitu ketika mekanisme kordinasi terjadi melalui mekanisme harga dan kepercayaan interpersonal, menurut Scott, sesungguhnya bukan kapitalisme, melainkan sebuah ekonomi informal belaka. Kapitalisme dalam pengertian Scott juga berbeda dengan pengorganisasian sistem ekonomi yang bersifat langsung (direct system) yang mekanisme kordinasinya terjadi melalui perencanaan terpusat oleh birokrasi negara.

Sistem governance dalam kapitalisme, menurut Scott, terjadi dalam tiga level. Scott menganalogikan sistem governance tiga level yang ada dalam kapitalisme dengan yang ada dalam olahraga yang terorganisasi. Level pertama adalah permainan itu sendiri, tempat di mana para atlet berkompetisi satu sama lain, baik sebagai tim maupun individu. Dalam konteks kapitalisme, para atlet itu adalah perusahaan atau aktor individual yang berupaya mencari keuntungan atau mengamankan modal mereka dengan melayani konsumen. Aturan-aturan kompetisi yang membatasi para atlet dibuat dan dijalankan oleh pengelola (official regulator) menempati level kedua. Mereka bertugas, misalnya, menjadwal pertandingan, memonitor pertandingan, dan tindakan lainnya yang bertujuan memastikan kompetisi berjalan dengan adil. Dalam kapitalisme, yang berada di level kedua adalah institusi-institusi yang disediakan oleh otoritas politik, termasuk di dalamnya infrastruktur sosial dan ekonomi atau para individu dan organisasi yang mengelola aturan yang membentuk perilaku aktor ekonomi. Institusi-institusi yang menjadi dasar bagi kompetisi itu dibuat dan dilegitimasi oleh sebuah organisasi yang berada di level pertama, contohnya adalah PSSI atau FIFA. Dalam kapitalisme, yang berada di level pertama adalah otoritas politik, yaitu biasanya terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Premis utama dari konsepsi Scott tentang kapitalisme adalah bahwa kapitalisme tidak sesederhana sebuah sistem ekonomi yang dikordinasikan oleh tangan tak terlihat (invisible hand) dalam pasar, tetapi dia merupakan sistem governance yang membutuhkan artikulasi visi politik yang akan membimbing kerangka desain pasar dalam pencapaian tujuan-tujuan kepentingan masyarakat. Selain itu, dia juga membutuhkan mobilisasi kekuasaan politik guna melegitimasi visi itu, mengimplementasikan kerangka desain tersebut untuk membentuk pasar, mengawasi perilaku para aktor ekonomi untuk menjamin pelaksanaan aturan, dan memodifikasi kerangka kelembagaan jika diperlukan (Scott, 2011, hal. 49). Sebagai konsekuensinya, otoritas politik dalam kapitalisme memiliki dua peran penting, yaitu sebagai administrator sekaligus inovator. Sebagai administrator, dia memiliki tugas untuk mengelola sistem yang ada dengan cara mengawasi dan memaksakan aturan-aturannya. Sebagai innovator, dia harus mampu mengidentifikasi perubahan-perubahan kondisi agar dapat memodifikasi kerangka aturan dan hukum sesuai dengan perubahan itu. Dalam kerangka sebagai innovator, dia juga harus memobiliasasi kekuasaan politik agar dapat meligitimasi modifikasi tersebut.

Dengan demikian, dalam sebuah masyarakat kapitalis, sistem ekonomi dan sistem politik terhubung satu sama lain, dan saling mempengaruhi. Hasil dari pasar politik akan mempengaruhi pasar ekonomi lewat hukum yang dibuat oleh legislatif maupun eksekutif, dan pada gilirannya, akan mempengaruhi pula hasil dari pasar ekonomi itu. Dalam masyarakat kapitalis, legislatif memiliki peran yang strategis, yaitu member ruang bagi para aktor politik yang berbeda untuk mengkompromikan, setidaknya dalam teori, berbagai kepentingan yang berbeda dalam rangka mencapai kepentingan bersama. Dalam kenyataannya, hal ini tidak selalu terjadi. Dalam realitas sebuah masyarakat kapitalis, pasar ekonomi tidak selalu merefleksikan kepentingan masyarakat, kecuali jika pasar politik melakukannya. Artinya, kekuasaan yang besar dalam pasar ekonomi dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses politik yang menghasilkan hukum yang mengatur pasar ekonomi sehingga pasar politik gagal memenuhi kewajibannya memenuhi kepentingan publik. Kesimpulannya, mengutip Chang, jika ada orang yang menolak regulasi ekonomi tertentu, maka sebenarnya hal itu tidak lain merupakan posisi politiknya (Chang, 2010).[]

Bibliography
Chang, H.-J. (2010). 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism. London: Penguin Books.
Scott, B. R. (2011). Capitalism, Its Origin and Evolution as a System of Governance. New York: Springer.

Tentang Posislamisme atau Merangkai (Kembali) Hubungan Islam dan Demokrasi

No comments »

Diskusi tentang hubungan Islam dan demokrasi hampir selalu berujung pada pertanyaan: apakah Islam cocok dengan demokrasi. Dunia akademik Barat umumnya melihat Islam kurang memiliki konsep tentang kewargaan (citizenship) dan kebebasan yang disebabkan terutama oleh adanya konsep kedaulatan Tuhan. Konsep kedaulatan Tuhan, yang misalnya dipromosikan oleh Sayid Qutb dan Maududi, secara otomatis menggusur gagasan tentang kedaulatan rakyat – yang mana itu adalah termasuk gagasan kunci dari demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi menjadi barang yang asing dalam khasanah ajaran Islam. Asef Bayat (2007), dalam papernya Islam and Democracy. What is the Real Question?,  tidak menampik adanya pandangan seperti itu, akan tetapi dia justru menolak pertanyaan awalnya.

Bagi Bayat, pertanyaan apakah Islam sesuai dengan demokrasi adalah pertanyaan yang keliru. Menurut dia, pertanyaan seperti itu mendasarkan diri pada asumsi bahwa demokrasi adalah konsep yang solid dan tidak ada kompleksitas di dalamnya. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, perdebatan tentang apa persisnya demokrasi itu adalah perdebatan yang telah berlangsung lama dan tidak berhenti hingga kini. Disamping itu, dia juga berargumen bahwa karena pada kenyataannya umat Islam sendiri memiliki beragam pandangan dalam melihat Islam sebagai agama dan demokrasi, maka analisis untuk menemukan apakah Islam itu pada dasarnya demokratis ataukah otoritarian adalah keliru. Misalnya, Nasr Hamid Abu-Zayd dan Osama Bin Ladin membaca Al-Quran yang sama tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Argumen dasar Bayat adalah, disamping teks dalam kitab suci memiliki makna yang ambigu dan dapat ditafsirkan secara berbeda, individu-individu yang berbeda latar belakang dan kepentingan dapat berkonflik tentang kebenaran dengan mendasarkan diri pada teks yang sama. Posisi individu dalam mencari atau menemukan kebenarannya memiliki posisi yang sentral di sini. Individulah yang menentukan apakah agamanya berwatak otoritarian atau demokratis. Alih-alih memberi perhatian pada soal perdebatan filosofis dalam menilai kompatibilitas Islam dengan demokrasi, kita seharusnya lebih memfokuskan diri melihat individu-individu dalam memperjuangkan kebenaranannya. Dalam konteks ini dia mengritik konsep Foucault tentang wacana (discourse). Menurut Bayat, Foucault terlalu percaya pada kekuasaan wacana namun kurang menyadari bahwa wacana sendiri bukanlah kekuasaan kecuali jika diberi kekuatan material. Karena kekuasaan (power) tidak secara sederhana terletak pada kata-kata (words), maka kita membutuhkan jembatan yang menghubungkan antara kata-kata dan dunia, antara wacana dan kekuasaan. Jembatan itu adalah teori dan praktik gerakan sosial, ranah tempat individu memperjuangkan kebenarannya.

 

Posislamisme

Dalam konteks teoritik tentang pentingnya aktor sosial dalam menafsirkan agamanya (menjadi lebih demokratis atau otoritarian) dalam situasi politik tertentu, Bayat menjelaskan konsep posislamisme (post-Islamism). Posislamisme, dalam formulasi Bayat, dipahami sebagai kondisi sekaligus proyek. Sebagai kondisi maksudnya posislamisme menunjuk pada sebuah kondisi sosial dan politik di mana, setelah sejumlah eksperimentasi, para islamis mengalami defisit energi dan legitimasi bahkan di mata para simpatisannya. Karena kontradiksi internal dan tekanan masyarakat, mereka mencoba memikirkan kembali gerakan mereka yang dianggap tidak dapat merespon perkembangan sosial dan politik. Sebagai proyek, posislamisme menunjuk pada usaha untuk meninggalkan ideologi islamisme yang cenderung mengklaim universal, memonopoli kebenaran agama dan eksklusif. Jika islamisme memusuhi demokrasi, toleransi, hak-hak individual dan kesetaraan gender, posislamisme justru mendukung itu semua. Meski hendak mengawinkan Islam dengan demokrasi dan modernitas, namun posislamisme tidaklah sekuler atau anti-islam.

Bayat menyebut beberapa momen untuk menunjuk apa yang dia maksud dengan posislamisme. Selain perubahan ideologis para aktivis gerakan Islam di Iran pasca-Khomeini¹, dia menyebutkan juga berdirinya Partai al-Wasat di Mesir sebagai alternatif dari Ikhwanul Muslimun, dinamika partai Islam di Turki, perubahan wacana di tubuh Jamaat Islami India yang lebih cenderung inklusif dan pluralistik, dan tumbuhnya generasi “Islamo-liberal” di Arab Saudi. Lantas, apakah posislamisme adalah sebuah sebuah fase sejarah? Tentu saja dia adalah trend yang sedang terjadi di banyak negara muslim, akan tetapi itu tidak berarti bahwa gerakan yang membawa ideologi islamisme sudah berakhir. Dalam kenyataan sehari-hari, islamisme dan posislamisme berjalan berdampingan.[]

 

Catatan

[1] Uraian tentang apa yang terjadi di Iran pasca Khomeini itu ada di tulisan Bayat yang lain, lihat Asef Bayat, “The Coming of Post-Islamist Society”, Critique: Critical Middle East Studies, no. 9, Fall 1996, University of Hamline (Minnesota), pp. 43-52.

 

Referensi

Bayat, Asef, “The Coming of Post-Islamist Society”, Critique: Critical Middle East Studies, no. 9, Fall 1996, University of Hamline (Minnesota), pp. 43-52

Bayat, Asef. 2007. Islam and democracy. What is the real question? Amsterdam: Amsterdam University Press.

Pesta Sudah Dimulai!

No comments »

bendera-bendera pesta di sepanjang jalan
mengingatkanku pada sebuah kotak
yang akan menjemput kedirianku sebagai warga

bendera-bendera pesta di halaman rumah kita
harapan yang tak terhingga pada kuasa
sementara luka tak pernah terjelma pada angka

bendera-bendera pesta yang menutupi sajadah kita
mengingatkanku pada kuburan
demokrasi seperti saudara kita yang baru mati
kita mengantarnya tapi tak pernah menyertai

Revolusi

No comments »

yang setia pada kebenaran
akan berjaga dalam malam gulita
memegang teguh selalu pada janji setia

revolusi adalah cinta pada pandangan pertama
eros yang datang seketika mengheningkan semua hitungan
lalu menyisakan manisnya dalam kenangan jiwa

yang setia pada kebenaran
akan bergerak dalam kejadian
memutus semua ikatan penindasan

tak ada guna memasang pamflet
pada tembok-tembok pabrik atau gedung parlemen

tak ada guna menghunus senjata
dalam malam gulita yang sebentar lagi sirna

yang setia pada kebenaran
akan bergerak dalam kejadian
saat eros datang seketika melampaui semua aturan

 

 

8 Agustus 2010

Ketika Pembangunan “Dibunuh” Kapitalisme: Gagasan Paul A. Baran tentang Keterbelakangan di Dunia Ketiga

No comments »

Tidak semua ilmuwan optimis dengan penjelasan teroi-teori modernisasi tentang perlunya Dunia Ketiga menapaktilasi jejak negara-negara maju dalam mencapai pembangunan. Sebagian ilmuwan justru melihat sisi gelap dari cara berpikir kaum modernis itu. Secara umum teori-teori modernis itu dianggap tidak mampu menyingkap apa yang sebenarnya terjadi, yaitu ketidakadilan bahkan penindasan yang dialami negara-negara Dunia Ketiga. Dan perdebatan intelektual antara kedua belah pihak pun terjadi. Namun, kritik atau bahkan kecaman terhadap teori-teori modernisasi oleh sebagian ilmuwan yang berbeda sudut pandang itu akhirnya dianggap menjadi perdebatan klasik yang tak berkesudahan.

Meski demikian, setiap upaya memahami yang terjadi dengan kondisi ekonomi-politik Dunia Ketiga tidak bisa meninggalkan perdebatan tersebut. Teori Dependensia (Ketergantungan) sebagai pihak yang memegang “peran antagonis” dalam perdebatan tersebut memang memiliki sejumlah kelemahan, namun ia tetap memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang kemungkinan ketidakadilan dari sistem perekonomian global. Oleh karenanya, tanpa merasa mengulang perdebatan yang pernah terjadi tulisan ini hendak meninjau kembali salah satu gagasan yang menjadi pondasi dalam bangunan besar Teori Dependensia.

Gagasan yang coba diurai-kembali adalah penjelasan klasik Paul Baran tentang imperialisme sebagai penyebab penyusutan modal di negara-negara terbelakang. Paul Baran memang bukan satu-satunya tokoh penting dalam Teori Dependensia, namun sebagaimana yang disampaikan oleh Arief Budiman

 

…Teori Ketergantungan mempunyai dua induk. Induk pertama adalah teori-teori tentang imperialisme dan kolonialisme, baik yang Marxis maupun yang bukan. Induk kedua datang dari studi-studi empiris tentang pembangunan di negara-negara pinggiran, juga dari para pemikir Marxis (Paul Baran) maupun yang bukan (Raul Prebisch).[1]

 

Penjelajahan kembali gagasan-gagasan Baran akan menjadikan buku dia yang terkenal, The Political Economy of Growth,  sebagai bahan utamanya. Paparan akan diawali dengan menjelaskan akar keterbelakangan Dunia Ketiga dalam pandangan Baran. Setelah itu kita akan meninjau contoh yang digunakan Baran untuk memperkuat argumentasinya.

 

Akar Keterbelakangan

Gagasan penting dalam buku The Political Economy of Growth adalah konsep tentang surplus sebagaimana Baran katakan: “…I consider to be the key to the understanding of the general working principles of capitalism: the concept of the ‘economic surplus’ .”[2] Dalam bukunya yang lain yang ia tulis bersama Paul Sweezy, Monopoli Capital, Baran juga menjadikan surplus sebagai salah satu pijakan dalam analisisnya tentang kapitalisme. Dalam buku tersebut, selain menjelaskan hubungan-hubungan internasional dalam dunia kapitalis dan mengklarifikasi perkembangan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi di negara-negara kapitalis, mereka juga menganalisis hubungan-hubungan yang tidak setara antara negara-negara maju dan negara-negara terbelakang. Kontribusi penting Baran dan Sweezy dalam buku tersebut adalah sumbangan mereka pada teori surplus ekonomi yang mereka definisikan sebagai perbedaan antara apa yang diproduksi masyarakat dan biaya untuk memproduksinya.[3]

Menurut Baran ada tiga tipe surplus ekonomi. Pertama, surplus ekonomi aktual (actual economic surplus) yang dipahami sebagai yang dihasilkan oleh prinsip produksi. Kedua, surplus ekonomi potensial (potential economic surplus) yaitu nilai surplus yang dapat diakumulasikan yang mana proses produksinya harus tidak disertai  [1] akibat negatif konsumsi oleh kalangan kelas menengah dan kelas elit masyarakat, [2] para pekerja yang tidak produktif, dan [3] pengangguran. Ketiga, surplus ekonomi terencana (planned economic surplus) yaitu surplus hasil produksi dari ekonomi ternasionalisasi dan terencana.

Dalam menjelaskan fenomena Dunia Ketiga, Baran menggunakan konsep surplus tersebut sebagai alat analisisnya. Perekonomian dunia, menurut Baran, terbagi dalam dua kelompok—sebagaimana yang dijelaskan oleh penganut teori dependensi dan yang disebut A. G. Frank sebagai—pusat (centres) dan pinggiran (peripheries). Dalam argumen Baran, pembagian tersebut harus dijelaskan dengan melihat kepemilikan surplus secara tidak sah oleh negara-negara merkantilis-kapitalis dari (apa yang sekarang kita sebut sebagai) negara pinggiran pada abad kelima belas sampai tujuh belas—sudut pandang yang kemudian dipinjam oleh A. G. Frank.[4]

Kapitalisme di negara-negara pinggiran, dalam pandangan Baran, berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara-negara pinggiran kapitalisme tidak bisa berkembang dan besar. Untuk menjelaskan ini kita melacaknya dari pendapat Baran tentang kapitalisme di negara-negara pusat. Kapitalisme di negara-negara pusat, menurut Baran, bisa berkembang karena adanya tiga prasyarat, yaitu

[1] meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani dari pedesaan,

[2] meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerja sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta, dan

[3] mengumpulnya harta di tangan para pedagang dan tuan tanah. Prasyarat ketiga inilah yang membuat kapitalisme dimungkinkan di Eropa. Surplus yang ada di tangan para pedagang dan tuan tanah itu kemudian diinvestasikan ke bidang industri.[5]

Lantas, mengapa prasyarat ketiga tidak terjadi di negara dunia ketiga? Menurut Baran negara pinggiran memang menghasilkan surplus, tapi mengapa surplus itu tidak bisa diakumulasikan kembali sebagai mana yang terjadi di negara pusat? Apa kaitan semua itu dengan negara-negara pusat? Sepintas kita sudah menyinggung bahwa telah terjadi kepemilikan tidak sah surplus ekonomi negara pinggiran oleh negara pusat. Yang coba dijelaskan Baran adalah terjadinya perpindahan surplus dari negara-negara pinggiran ke negara pusat lewat beragam cara. Dengan kata lain datangnya kekuatan ekonomi asing dari negara pusat ke negara-negara pinggiran adalah penyebab utama dari penyusutan surplus negara-negara pinggiran. Sehingga apa yang sekarang kita sebut sebagai keterbelakangan di negara-negara pinggiran harus diletakkan dalam konteks kolonialisme yang terjadi pada beberapa abad lampau.

Aktor penting terjadinya “perampokan” surplus tersebut, menurut Baran, adalah negara (state).  Negara mengabsorbsi sejumlah besar surplus ekonomi yang mampu diproduksi dan jika memang hendak melakukan ‘pembangunan’ negara seharusnya menggunakan surplus untuk mencapai dan memeliharanya. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Negara meskipun tidak korup tidak mempunyai kemampuan menyeimbangkan konflik antara tuntutan pertanian internal, perdagangan (merchantile), dan modal industri. Sedangkan dari sisi eksternal, ada kekuatan modal internasional. Dalam kenyataannya, negara sekaligus tidak capable atau cenderung korup sehingga surplus ekonomi mengalir ke negara pusat atau disalahgunakan di dalam negeri negara pinggiran itu sendiri.[6]

Masuknya modal atau pedagang asing ke negara-negara pinggiran merugikan para industriwan negara tersebut, tapi menguntungkan para pedagang domestik dan tuan tanah. Di sisi lain pemerintah negara tersebut, yang cenderung otoriter dan mengontrol dengan ketat para petani, dekat dengan para tuan tanah. Dengan dukungan tuan tanah dan pedagang domestik, pemerintah negara pinggiran membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan modal atau pedagang asing. Sementara para industriwan domestik, yang sebenarnya berpotensi untuk semakin mengembangkan industri domestik, dirugikan dengan adanya aturan tersebut karena masuknya barang-barang industri asing membuat pasar mereka semakin sempit. Untuk menggantikkan sumber surplus ekonomi yang sebetulnya bisa didukung oleh industri domestik, negara pinggiran justru mempertahankan sektor pertaniannya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi pasar luar negeri. Jual beli yang tidak seimbang inilah yang menyebabkan penyusutan surplus di negara-negara pinggiran.

 

Kasus  India

Penjelasan Baran tentang India dalam The Political Economy of Growth merupakan pernyataan klasik tentang apa yang terjadi pada Dunia Ketiga setelah mengalami kolonialisme yang dilakukan negara maju. India, menurut Baran, adalah salah satu negara yang relatif maju pada abad delapan belas. Dalam menguatkan pendapatnya itu Baran perlu mengutip pendapat Vera Anstey agar tidak dituduh sebagai anti-Inggris

 

…up to the eighteenth century, the economic condition of India was relatively advanced, and Indian methods of production and of industrial and comercial organization could stand comparison with those in vogue in any part of the world….A country which has manufactured and exported the finest muslins and others luxurious fabrics and articles, at a time when the ancestors of the British were living an extremely primitive, has failed to take part of the economic revolution iniated by the descendants of the same wild barbarians.[7]

 

Produksi tenun India waktu itu menyuplai pasar Asia dan Eropa. Di belahan bumi yang lain di waktu yang sama Inggris sedang mengalami Revolusi Industri, sedangkan industri tekstil Inggris masih relatif kecil dibanding industri tekstil India.

Dengan keunggulan militer yang dimilikinya, terutama angkatan lautnya, Inggris kemudian menaklukan India dan negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Sejak saat itu India menjadi koloni Inggris. Keterbelakangan India kontemporer, menurut Baran, dapat dicari akarnya pada masa kolonialisme itu. Proses keterbelakangan India itu diawali dengan pengambilan kekayaan India oleh Inggris. Kemudian Baran melanjutkan

 

The volume of wealth that Britain derived from India and that was added to Britain’s capital accumulations has to my knowledge never been assessed. Digby notes that estimates had been made according to which between Plassey and Waterloo—a period of crucial importance for the development of the British capitalism—between £500,000,000 and £1,000,000,000 worth of treasure was taken by Britain from India.[8]

 

Disamping merampok kekayaan India, Inggris juga menggunakan cara lain untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki India. Pada pertengahan abad delapan belas industri pedesaan mulai bermunculan di Inggris dengan massif. Dalam rangka meluaskan industri pedesaan dan meguasai pasar tekstil dunia, Inggris merasa perlu untuk melenyapkan saingan utamanya, yaitu India. Dengan kata lain Inggris memanfaatkan koloni-koloninya untuk menguasai pasar tekstil dunia. Akibatnya, setelah Inggris menjajah India, the East India Company dan Parlemen Inggris memulai kebijakan deindustrialisasi di India. Untuk menjelaskan poin ini Baran menutip karya standar Romesh Dutt, The Economic History of India, bahwa benar adanya bila

 

…the East India Company and the British Parliament, folowing the selfish commercial policy of a hundred years ago, discouraged Indian manufacturers in the early years of British rule in order to encourage the rising manufactures of England. Their fixed policy, pursued during the last decades the nineteenth, was to make India subservient to industries of Great Britain, and to make the Indian people grow raw produce only, in order tu supply material for the looms and manufacturies of Great Britain.[9]   

 

Disamping memaksakan proses deindustrialisasi, Inggris juga menjadikan India sebagai penyuplai material bagi industri tekstil Inggris. Hasilnya, India mundur ke belakang, dari negara dengan tingkat industrialisasi yang relatif tinggi ke negara pertanian. Dengan demikian pertanianlah satu-satunya sumber daya bagi kekayaan nasional India di abad sembilan belas. Dan perubahan ke ekspor bidang pertanian tersebut gagal meningkatkan kekayaan para petani India.

Kesimpulan dari penjelasan Baran adalah bahwa perpindahan surplus ekonomi dari India ke Inggris, deindustrialisasi industri India, membanjirnya barang-barang manufaktur Inggris di masyarakat India, dan pemiskinan perlahan-lahan wilayah pedesaan India telah memaksa India untuk menjadi terbelakang di satu sisi dan akumulasi kapital bagi Inggris di sisi lainnya. Kolonialisme Inggris itu tidak saja memberi efek negatif bagi perekonomian India saja, tapi juga membawa implikasi dalam bidang politik dan kultural.

Baran juga menjelaskan bahwa administrasi Inggris di India secara sistematis menghancurkan seluruh pondasi dan jalinan masyarakat India. Kebijakan pajak dan tanah pemerintah kolonial merusak dan menghancurkan perekonomian pedesaan India dan malah menggantikannya dengan tuan tanah yang parasitistik. Kebijakan komersialnya menghancurkan pekerja tangan India dan menimbulkan kantong-kantong pemukiman kumuh di kota-kota India yang mencerminkan jutaan masyarakat yang kelaparan dan terjangkiti berbagai penyakit. Kebijakan ekonomi pemerintahan kolonial meruntuhkan apa yang telah lama dibangun oleh industri pribumi.

Setelah pemerintahan kolonial sepenuhnya dikontrol, kini giliran kelompok pribumi yang memerintah koloni tersebut. Tentu saja tidak semua pribumi mendapat keuntungan untuk itu, biasanya hanya mereka yang loyal kepada administrasi kolonial dan yang kepentingannya tidak jauh berbeda dengan pihak luar. Elit lokal itu biasanya adalah para tuan tanah yang takut pada protes petani dan memerlukan bantuan pemerintah kolonial untuk mem-back up kekuasaan mereka. Sebagai imbalannya pemerintah kolonial menginginkan tuan tanah itu untuk menjaga perdamaian di pedesaan dan mempromosikan ekspor pertanian. Setelah struktur ekonomi politik India direstrukturisasi oleh pemerintahan kolonial Inggris selama lebih dari satu abad, Baran menyimpulkan bahwa berakhirnya pemerintahan kolonial secara formal tidak secara otomatis menghilangkan efek negatif yang ditimbulkannya. Meskipun secara politis merdeka, struktur ketergantungan masih bercokol dengan kuat di India dan akan terus membayang-bayangi pembangunan di India.

 

Catatan Penutup

            Dari keseluruhan argumen Baran yang dipaparkan di muka, kita dapat menarik asumsi pendapatnya tersebut, yaitu bahwa paksaan kondisi eksternal terhadap negara-negara Dunia Ketiga menghasilkan ketergantungan, dan ketergantungan inilah yang mengarahkan negara-negara Dunia Ketiga ke kondisi keterbelakangan. Sebagaimana Teori Dependensia lainnya, kekuatan gagasan Baran adalah meletakkan ketergantungan dan keterbelakangan dalam konteks dominasi luar negeri. Baran dengan sangat jelas menunjukkan bagaimana kolonialisme Inggris memberikan kontribusi penting terhadap keterbelakangan India lewat perampokkan surplus dan deindustrialisasi.

Dengan asumsi demikian, secara tidak langsung Baran melihat dimensi kultural dan politik dari ketergantungan “hanya” sebagai konsekuensi logis dari dimensi ekonomi ketergantungan. Sebagai contoh, dimensi ekonomi kolonialisme—seperti yang terjadi pada India: deindustrialisasi, ekspor pertanian dan perpindahan surplus ekonomi—memberi pondasi institusionalisasi bagi elit pribumi yang loyal terhadap administrasi kolonial sehingga mudah dikontrol oleh kekuatan modal asing. Karena ketergantungan memberi akibat buruk bagi pelbagai dimensi kehidupan Dunia Ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa Baran menganggap pembangunan yang otonom oleh Dunia Ketiga tidak mungkin terjadi sampai negara tersebut keluar dari lingkaran ketergantungan. Menurut Baran warisan historis kolonialisme masih menghantui pembangunan yang dilakukan negara Dunia Ketiga saat ini.

Di balik kontribusi dalam memahami keterbelakangan di Dunia Ketiga, gagasan Baran tidak luput dari kelemahan. Sebagaimana Teori-teori Dependensia lainnya, Baran cenderung menjadikan faktor eksternal sebagai variabel determinan dari terjadinya keterbelakangan di Dunia Ketiga. Determinisme kondisi eksternal yang berlebihan ini cenderung mengecilkan arti atau bahkan mengabaikan dinamika internal suatu negara seperti konflik kelas dan negara. Pergulatan politik domestik diabaikan karena pemerintah Dunia Ketiga hanya dilihat sebagai “komite administratif” modal asing. Dalam konteks ini elit politik dan ekonomi cenderung dilihat sebagai tunggal, padahal sangat mungkin elit tersebut berlatar belakang kepentingan yang berbeda. Karena pemahaman tentang elit politik dan ekonomi yang tunggal, maka kemungkinan adanya elit atau institusi yang menentang dominasi luar negeri dan mendukung pembangunan yang independen luput dari perhatian.

Bila kita mencermati perkembangan kontemporer, maka kita akan mendapati sejumlah fakta yang luput dari penjelasan Baran. Bagi Baran, ketergantungan dan pembangunan adalah dua hal yang saling berlawanan, tidak mungkin ada pembangunan dalam ketergantungan. Padahal mungkin saja ketergantungan menghasilkan pembangunan. Bahkan tidak selalu negara yang sebelumnya menjadi koloni negara lainnya akan berada dalam ketergantungan.

Sebagai contoh, Taiwan dan Korea Utara yang pernah menjadi koloni Jepang kini mampu menjadi negara dengan pembangunan ekonomi yang memuaskan sejak Perang Dunia II. Studi yang dilakukan Ali Banuazizi (1987), Social-Psychological Approach to Political Development, tentang Revolusi Islam Syiah di Iran juga menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. Sampai sebelum terjadinya Revolusi, Iran mungkin tidak jauh berbeda dengan India versi Baran, namun sejarah menunjukkan bahwa ulama dan intelektual Iran memiliki independensi untuk menentang pemerintahan “boneka” Amerika Serikat. Revolusi itu sendiri kemudian dianggap berhasil membawa Iran ke gerbang pembangunan. Korea Utara, Taiwan, Iran, dan masih banyak contoh lainnya menunjukkan bahwa pembangunan adalah mungkin bagi negara-negara bekas koloni. []

 

 

 

Daftar Bacaan

 

Banuazizi, Ali Social-Psychological Approaches to Political Development dalam Myron Weiner; Samuel P. Huntington & Gabriel Abraham Almond, ed., Understanding Political Development: An Analytic Study, Little Brown, Boston , 1987.

Baran, Paul, The Political Economy of Growth, Penguin Books, Middlesex, 1973

Budiman, Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 2000,

Chilcote, Ronald H.,Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma, Rajawalipress, Jakarta,

P. W. Preston, Making Sense of Democracy: an Intoduction to Classical and Contemporary Theories of Development and Their Application to South East Asia, Routledge and Kegan Paul, London, 1981

 


[1] Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 2000, h. 62

[2] Paul Baran, The Politica Economy of Growth , Penguin Books, 1973h. 29

[3] Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma, Rajawalipress, Jakarta, h. 438

[4] P. W. Preston, Making Sense of Democracy: an Intoduction to Classical and Contemporary Theories of Development and Their Application to South East Asia, Routledge and Kegan Paul, London, 1981, h. 141-142

[5] Arief Budiman, op cit, h. 57

[6] P. W. Preston, Making…, h. 142

[7] Vera Anstey, The Economic Development of India, 1952, h. 5 dikutip dari Paul Baran, The Politica Economy of Growth , Penguin Books, 1973h. 277

[8] Ibid, h. 278

[9] Ibid, h. 280

Karena Pemimpin Tidak Selalu Saleh

No comments »

Judul                 : Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam

Penulis              : Dr. Abdelwahab El-Affendi

Penerbit           : LkiS

Tahun                : 2001

Jumlah Hlmn : 101+viii

 

Sebagian besar sejarah Islam adalah sejarah para bajingan yang mengklaim berkuasa atas nama Tuhan

[Abdelwahab El-Affendi]

 

Kutipan bernada provoatif di atas saya anggap cukup mewakili inti sekaligus yang digelisahkan oleh ilmuwan sekaligus diplomat Sudan itu. Kegelisahan El-Affendi adalah kegelisahan muslim modern yang mencoba melacak kembali narasi agung bernama Negara Islam dengan suluh ide negara Barat modern. Berbeda dengan Ali Abd Ar-Raziq yang membangun gagasannya berdasarkan kajian terhadap al-Qur’an, El-Affendi lebih memilih menafsirkan-kembali praktik politik muslim sejak Khulafa Al-Rasyidin hingga Ikhawanul Muslimin dan Khomeini.

Kelemahan Teori Klasik

Sebenarnya El-Affendi cukup optimistis dengan teori politik Islam klasik yang menetapkan idealitas yang harus dicapai umat Islam. Namun, justru idealitas itulah yang merupakan jantung persoalan dari teori politik Islam klasik. Teori itu menetapkan idealitas yang tidak mungkin dicapai: pemimpin haruslah orang yang paling saleh dan yang paling memahami agama dengan baik. Teori itu memimpikan pemimpin yang mewarisi kesalehan dan pengetahuan setingkat di bawah Nabi SAW atau Sahabatnya yang empat itu.

Sejarah institusi politik islam pasca-Ali menunjukkan bahwa pemimpin yang diimpikan oleh teori itu sulit dicari. Akibatnya, yang lahir kemudian adalah pembenaran atau toleransi terhadap pemimpin walaupun menyimpang sepanjang secara formal dia mendukung pemberlakuan hukum Islam. Toleransi itu sendiri lahir karena trauma akan perebutan kekuasaan yang menggunakan kekerasan seperti pada terbunuhnya Usman dan Ali. Teori klasik mentoleransi pemimpin yang despotik dan otoritarian atas nama harmoni dan menghindari konflik dengan kekerasan.

Menurut El-Affendi, teori klasik terlalu memfokuskan kajiannya pada kriteria pemimpin yang ideal yang berkonotasi religius, tetapi lupa bahwa pemimpin juga manusia biasa yang mungkin tergoda untuk melakukan abuse of power. Di sinilah, penulis buku Turabi’s Revolution: Islam and Power in Sudan itu memanfaatkan keunggulan teori politik Barat modern: institusi. Teori klasik, ujar El-Affendi, cenderung kurang memberi perhatian pada “katup pengaman” bagi kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh pemimpin.

Teori politik Barat modern menyediakan mekanisme check and balances lewat pembagian/pemisahan kekuasaan di antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Para teoritisi muslim klasik menyatakan bahwa pemimpin dibolehkan untuk mengabaikan masukan/kritik yang ditujukan padanya. Bahkan al-Mawardi menyatakan, penunjukan Abu Bakar terhadap Umar untuk menggantikannya sebagai bukti bahwa hal itu merupakan legitimasi yang sempurna bagi penguasa manapun memilih penerusnya (El-Affendi 2001: 36-37).

Cacat utama teori klasik itu, papar El-Affendi, kemudian diwarisi oleh aktivis Islam modern. Meskipun Negara Islam yang diimpikan al-Maududi bersifat Theo-demokrasi, namun ia masih terjebak pada pesona pemimpin yang saleh. Pandangan pendiri Jamaat Islami itu merupakan rekonsiliasi antara teori klasik dengan konsep Barat modern. Tetapi, kedaulatan rakyat yang ia tegaskan ditolak oleh kemungkinan khalifah menjadi diktator yang sesungguhnya (Ibid: 51).

Konsep dan praktik politik Republik Islam Syi’ah di Iran yang dipromosikan Khomeini mengalami cacat serupa. Seperti juga al-Maududi yang menghendaki Negara Islam totaliter yang saleh, Khomeini mengangankan peran sentral Negara Islam dalam kehidupan. Pada praktiknya, tidak pernah ada pemimpin sebagai personifikasi negara totaliter yang saleh itu yang merupakan ‘orang suci yang mendapat ilham ilahiah.’ Sekali lagi, ujar El-Affendi, praktik di Iran menegaskan ketidakmampuan teori klasik untuk menciptakan ‘perlindungan institusional’ terhadap kemungkinan penyimpangan oleh pemimpin.

Komunitas Politik Islam

Berbeda dengan teori klasik yang berangkat dari sekaligus berintikan idealitas pemimpin yang saleh, komunitas politik Islam yang diidealkan oleh El-Affendi berangkat dari pemahaman akan pentingnya kebebasan. Negara yang memaksakan moralitas sebagaimana yang dibayangkan oleh pada aktivis Islam modern, bagi dia, harus dibuang jauh-jauh. Penolakan aktvis muslim itu terhadap kebebasan cenderung mencari alternatifnya pada otoritarianisme. Sebaliknya, paksaan bagi El-Affendi, lebih sering digunakan untuk menyimpang daripada untuk menegakkan etika Islam.

Kebebasan individu yang dibayangkan olehnya adalah kebebasan untuk berpikir, bertindak, bersalah, bertobat dan akhirnya kembali pada ketaatan pada Tuhan. Masyarakat Islam yang saleh dan Negara Islam yang bersih lahir dari individu yang secara sukarela menyerahkan dirinya pada ajaran agama tanpa paksaan atau sanksi hukum dari negara. Kekuatan paksaan bersifat sekunder, yang utama adalah persatuan atas nama iman dan solidaritas timbal balik. Dalam pandangan El-Affendi, masyarakat sendirilah, lewat negosiasi yang demokratis, yang menetapkan penerapan ajaran agama dalam komunitasnya. Syariah ditaati hanya bila rakyat melakukannya secara sukarela dan tulus.

Prinsip penting dalam komunitas politik Islam yang ditawarkan El-Affendi adalah demokrasi. Dia menyatakan bahwa umat Islam harus pesimistis terhadap kualitas penguasa, dan sebagai gantinya dia menyarankan agar institusi politik yang dibuat harus berdasarkan kemungkinan paling pahit: penyelewengan para penguasa. Demokrasi (dalam definisi yang luas) menawarkan kemungkinan metode yang terbaik untuk menghindari kekecewaan terhadap penguasa dan memberikan jalan untuk memperbaiki sebab-sebab kekecewaan itu jika ia muncul (Ibid: 89).[]